Hujan ekstrem yang berlangsung lebih dari dua jam tanpa henti menjadi pertanda bahaya bagi warga Padukuhan Bometen, Desa Ngandong, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Posisi padukuhan ini diapit perbukitan di sisi timur dan selatan serta aliran sungai besar di sisi utara, sementara struktur tanahnya menyerupai cekungan. Kombinasi ini membuat air dan material tanah mudah turun ke permukiman saat hujan deras — risiko yang semakin besar sejak perbukitan di sekitarnya dikeruk untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta–Boyolali.

Banjir bukan hal baru bagi warga Bometen. Pada kejadian-kejadian sebelumnya, warga kehilangan lahan pertanian, sumber air bersih tercemar, dan penyakit menular muncul di lokasi pengungsian. Namun ada satu hal yang luput dari perhatian selama ini: tidak ada data yang jelas tentang warga yang membutuhkan dukungan tambahan saat evakuasi, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Akibatnya, kelompok ini kerap tertinggal saat keadaan darurat terjadi, bukan karena diabaikan, tetapi karena sistem kesiapsiagaan yang ada belum dirancang untuk mengenali kebutuhan mereka.
Perkumpulan Spinal Cord Injury (SCI) Kabupaten Klaten melihat kekosongan ini sebagai persoalan yang harus mereka selesaikan sendiri, bersama warga Bometen. Perkumpulan SCI Klaten sendiri lahir dari pengalaman pahit yang sama dengan yang kini coba mereka cegah terjadi pada orang lain. Setelah gempa bumi mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006, tercatat 163 warga Klaten mengalami disabilitas baru akibat bencana tersebut, termasuk 65 orang dengan cedera tulang belakang (Spinal Cord Injury/SCI). Saat itu, hampir tidak ada data yang mencatat keberadaan dan kebutuhan penyandang disabilitas korban bencana. Dari pengalaman inilah, para penyandang disabilitas korban gempa, bersama beberapa relawan, membentuk Perkumpulan SCI pada 16 Maret 2009 dan resmi berbadan hukum pada Desember tahun yang sama. Sejak itu, SCI Klaten memperjuangkan agar anggotanya memperoleh layanan kesehatan yang layak, kemandirian ekonomi, serta pengakuan dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat luas.
Dukungan ASB untuk Inisiatif yang Dipimpin Komunitas
Selama tiga tahun terakhir, Arbeiter-Samariter-Bund South and South-East Asia (ASB S-SEA) menjalankan mekanisme hibah dana kecil (small grant) untuk mendukung organisasi penyandang disabilitas (OPDis) merancang dan menjalankan program kesiapsiagaan bencana sesuai konteks dan kebutuhan komunitas mereka sendiri. Untuk periode akhir 2025 hingga awal 2026, SCI Klaten terpilih menjadi penerima hibah ini.

Keterlibatan SCI Klaten bermula dari Lokalatih Aksi Antisipatif dan Respons Kemanusiaan Inklusif yang difasilitasi ASB S-SEA di Yogyakarta pada Oktober 2025. Dalam pelatihan ini, perwakilan SCI Klaten mempelajari kerangka kerja Aksi Antisipatif, pendekatan yang menggerakkan dukungan sebelum bencana benar-benar terjadi, berdasarkan ambang batas peringatan dini yang disepakati bersama komunitas. Mereka juga mempelajari prinsip kelayakan dan perlindungan dari panduan Sphere serta Standar Inklusi Kemanusiaan (Humanitarian Inclusion Standards/HIS).

Melalui lokalatih ini, ASB S-SEA juga memberikan dukungan pendampingan dalam penyusunan tata kelola anggaran yang inklusif. SCI Klaten menyusun proposal “Penyiapan Stok Darurat Inklusif untuk Aksi Antisipasi Bencana Banjir dan Longsor”. Proposal ini lahir dari pengetahuan lokal SCI Klaten tentang kondisi Bometen, dan berhasil mendapatkan dukungan hibah dana dari ASB S-SEA untuk periode Desember 2025 hingga Februari 2026.
Mengubah Paradigma Pendataan: Fokus Pada Hambatan Fungsi
Salah satu langkah pertama SCI Klaten adalah memperbaiki cara warga didata. Selama ini, asesmen kebencanaan sering hanya menanyakan, “Apakah Anda memiliki disabilitas?” — pertanyaan yang membuat banyak orang dengan keterbatasan fungsi tidak terdata, karena mereka tidak mengenali dirinya dengan label tersebut, atau memilih untuk tidak menjawabnya.
Dengan menggunakan Humanitarian Disability Needs Estimation and Screening Tool (HD-NEST) dan Washington Group Questions (WGQ), tim SCI Klaten — yang turut dipimpin oleh Samiyanto dan Suripto, dua penyandang disabilitas pengguna kursi roda — mengubah pendekatan ini. Alih-alih bertanya soal status disabilitas, mereka bertanya tentang kesulitan nyata yang dihadapi warga sehari-hari: kesulitan melihat, mendengar, berjalan, mengingat, merawat diri, atau berkomunikasi.

Pendekatan ini membuahkan hasil. Dari 61 warga yang didata di Bometen pada Desember 2025 hingga Februari 2026, 17 orang teridentifikasi memiliki keterbatasan fungsi. Dari jumlah tersebut, hanya 8 orang yang sebelumnya mengenali dan menyebut dirinya sendiri sebagai penyandang disabilitas. Sembilan orang lainnya baru teridentifikasi karena sebelumnya mereka tidak mengenal atau menghindari pelabelan disabilitas.
Menetapkan Pemicu dan Masyarakat Prioritas
Dari hasil pemetaan, 14 keluarga di Bometen masuk kategori risiko bencana tinggi. Saat SCI Klaten mengajak warga menyusun strategi mitigasi, hasilnya menarik: warga menempatkan pengetahuan dan keterampilan menyelamatkan diri sebagai kebutuhan utama mereka — mengungguli keinginan untuk segera menerima bantuan barang. Pilihan ini sejalan dengan prinsip ketahanan masyarakat dalam manajemen bencana: warga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan lebih siap menghadapi bencana dibanding yang hanya mengandalkan bantuan dari luar.
Prioritas warga ini kemudian dibawa ke forum sarasehan pada 15 Januari 2026 di Balai Desa Ngandong, yang menghadirkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten dan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) BPBD Klaten, bersama warga, perangkat desa, dan penyandang disabilitas serta lansia. Dalam forum ini, warga dan aparat desa menyepakati indikator pemicu (trigger): stok logistik darurat akan didistribusikan begitu air mulai masuk ke dalam rumah warga, dengan penyandang disabilitas dan lansia mendapat akses pertama saat protokol ini diaktifkan.
Logistik yang Disiapkan dan Dikelola Sendiri oleh Komunitas
Berbekal kesepakatan tersebut, SCI Klaten mengelola dana hibah secara mandiri untuk menyiapkan 20 paket perlengkapan kebersihan (hygiene kit) dan 20 paket perlengkapan hunian sementara (shelter kit), yang masing-masing berisi kasur lipat, tikar, selimut, bantal, guling, dan lampu darurat. Setiap paket dikemas dan diberi label, lalu disimpan terpusat di Balai Desa Ngandong agar mudah diakses begitu indikator pemicu yang telah disepakati terpenuhi.
Pada 7 Februari 2026, SCI Klaten menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) di Aula Balai Desa Ngandong untuk meninjau kembali hasil kerja bersama ini. Forum ini dihadiri Kepala Desa Ngandong, perangkat desa, Karang Taruna, relawan desa, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Diponegoro, serta ULD PB BPBD Klaten — menegaskan bahwa kesiapsiagaan ini bukan kerja SCI Klaten sendirian, melainkan hasil kolaborasi banyak pihak di tingkat desa.
Data Disabilitas Menjadi Acuan Musrenbangdes Mendatang
Hasil paling bertahan lama dari inisiatif ini barangkali bukan stok logistiknya, melainkan perubahan dalam cara Desa Ngandong membuat keputusan. Dalam FGD tersebut, Kepala Desa Ngandong, Kunto Widyatmoko, menyatakan bahwa data hasil asesmen SCI Klaten akan menjadi salah satu acuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bidang kebencanaan untuk tahun-tahun mendatang. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan oleh dan untuk warga Bometen — termasuk data tentang kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia yang sebelumnya tidak pernah tercatat — kini akan ikut menentukan ke mana anggaran mitigasi bencana desa diarahkan.
Bagi warga, dampaknya terasa nyata. Ibu Sulastri, salah satu calon penerima manfaat dari Padukuhan Bometen, menyampaikan:
“Kami sangat terbantu dengan sudah tersedianya atau disiapkannya barang darurat dalam pengungsian apabila nanti terjadi banjir dan tanah longsor. Bantuan ini membuat keluarga kami lebih tenang, dan mudah-mudahan tidak terjadi bencana.”
Bapak Tugiman, calon penerima manfaat lainnya dari Bometen, menambahkan harapannya agar dukungan semacam ini terus berlanjut:
“Kami berharap bantuan seperti ini dapat difasilitasi, mengingat kondisi cuaca ekstrem seperti saat ini, mungkin apabila terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Nantinya pasca bencana sangat membutuhkan dukungan, terutama bagi keluarga yang terdampak paling parah.”
Pembelajaran dari SCI Klaten
Pengalaman SCI Klaten memberi pelajaran penting bagi ASB S-SEA dalam mendukung OPDis lain ke depannya. Pertama, kualitas asesmen dan kesiapsiagaan bencana meningkat signifikan ketika penyandang disabilitas tidak hanya menjadi kelompok yang didata, tetapi juga menjadi bagian dari tim yang melakukan pendataan — seperti yang ditunjukkan oleh Samiyanto dan Suripto dalam program ini. Kedua, kolaborasi dengan relawan dan perangkat desa setempat, seperti Krisnawan dan Ikhsan Nugroho, terbukti memperkuat ketepatan sasaran dan aksesibilitas bantuan, sekaligus memastikan inisiatif ini tertanam dalam struktur desa, bukan berdiri sendiri sebagai proyek sementara.
Inisiatif SCI Klaten menunjukkan apa yang bisa terjadi ketika organisasi penyandang disabilitas diberi kepercayaan dan dukungan untuk memimpin sendiri proses kesiapsiagaan bencana di komunitasnya. ASB S-SEA bersyukur dapat menjadi bagian dari perjalanan ini, dan akan terus mendukung OPDis lain di kawasan Asia Selatan dan Tenggara untuk membangun ketahanan komunitas yang benar-benar inklusif — dirancang oleh warga, untuk warga.
(Author: Dhafin Izzanarsya Rhazdan Himawan).