Pada 5 Oktober 2026, ASB S-SEA menyelanggarakan Lokakarya Diseminasi Program Seger Waras. Empat orang dari desa lokasi program membagikan cerita dari desa masing-masing dalam format TED Talk. Salah satunya Haidar Imama, Sekretaris Desa Ngadiharjo, Magelang, bercerita bagaimana protokol yang baru saja diujicobakan berhasil mengevakuasi warga sebelum longsor terjadi, tanpa satu pun korban jiwa.
Di Ngadiharjo, Haidar Imama lebih akrab disapa “Pak Alfonso”. Ia tertawa saat mengingat undangan pertamanya dari ASB. Ia diminta datang ke sebuah seminar dan membawa seorang penyandang disabilitas. Dalam benaknya, undangan seminar biasanya berujung pada tawaran bisnis berjenjang.
“Tapi ternyata ini beda. Ini adalah program pendampingan untuk desa,” katanya.
Sejak saat itu, sebagai sekretaris desa, ia mengawal hampir setiap kegiatan Program Seger Waras. Salah satu hasilnya adalah protokol Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) yang inklusif. AMPD sendiri merupakan pendekatan antisipatif yang mengubah pola penanganan bencana dari yang tadinya berbasis respons (setelah bencana) menjadi pencegahan dini (sebelum bencana). Protokol inilah yang diuji oleh kenyataan saat hujan ekstrem melanda pada Desember 2025. Berikut lima pelajaran dari Ngadiharjo.
1. Mulai dari data yang inklusif
Langkah pertama adalah pendataan penyandang disabilitas, dibantu oleh ASB dan Forum Inklusi Disabilitas Kabupaten Magelang (FIDAKAMA). Tantangannya tidak terduga: banyak penyandang disabilitas di desa ternyata bekerja dan sangat produktif. Tim harus mendatangi mereka pagi-pagi sekali atau sore hingga malam hari.
Salah satunya adalah Mas Shodik, perajin upanat (sandal khusus untuk naik ke candi) yang punya kerja sama resmi dengan Taman Wisata Candi Borobudur.
Pendataan juga mengubah cara pandang Pak Alfonso sendiri. Ia baru menyadari bahwa disabilitas mencakup siapa pun yang mengalami hambatan fungsi. Jumlahnya ternyata puluhan orang.
“Persepsi tentang disabilitas itu juga saya baru terbuka setelah ada ASB, dan ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan FIDAKAMA.”
Tim juga harus meluruskan anggapan warga. Pendataan ini bukan untuk pembagian bantuan, melainkan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal saat bencana.
2. Petakan bukan hanya bahayanya, tapi juga siapa yang paling berisiko
Dari data itu, desa menyusun peta rawan bencana untuk setiap dusun, lengkap dengan akses dan jalur evakuasi. Di peta yang sama, lokasi rumah warga penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya ditandai.
Artinya, ketika peringatan datang, desa sudah tahu harus menjemput siapa, di mana, dan lewat jalur mana.
3. Berlatih, simulasikan protokol yang sudah dibuat bersama-sama
Saat itu, protokol AMPD Ngadiharjo masih berupa draf dan belum ditandatangani. Desa tetap mensimulasikannya. Sistem peringatan dini longsor dipasang dan akan berbunyi otomatis saat intensitas hujan melewati ambang batas. Warga dari tiga titik berlatih menuju titik kumpul yang sudah ditentukan sebelumnya.
Tidak disangka-sangka, sekitar dua minggu kemudian, simulasi protokol AMPD harus dijalankan karena peringatan dini berbunyi.
4. Bergerak sebelum bencana, bukan sesudahnya
Pak Alfonso baru pulang dari Semarang dan belum sempat tidur ketika teleponnya berdering. Seorang relawan desa melapor ada 12 titik rekahan tanah di salah satu dusun. Hujannya tidak deras, tapi gerimis turun hampir tiga hari berturut-turut.
Awalnya tercatat 33 jiwa tinggal di titik rawan. Desa sadar tidak bisa menanganinya sendiri. Mereka segera berkoordinasi dengan Forum PRB kecamatan, BPBD, Tagana, PMI, dan pihak lain. Banyak jalan terputus. Sebagian warga juga enggan mengungsi karena merasa “sudah biasa”. Evakuasi berlangsung berjam-jam hingga pagi.
Hasilnya: 154 jiwa dan 18 ekor kambing berhasil diungsikan. Tidak ada korban jiwa.
“Kalau dulu di desa kami, ketika ada longsor, baru ada tindakan. Tapi ternyata berdasarkan protokol, sebelum bencana terjadi, jangan sampai ada korban jiwa.”
5. Dahulukan yang paling rentan, sampai ke hal-hal kecil
Selama evakuasi, penyandang disabilitas diprioritaskan. Di pengungsian, mereka ditempatkan bersama warga yang lebih muda agar mudah dibantu.
Respons datang dari banyak arah. ASB mengirim paket bantuan, sementara bupati menginstruksikan pengiriman sarapan bagi pengungsi. Namun, ada yang terlewat. Pembalut tersedia, tapi susu dan popok bayi belum terpikirkan. Pak Alfonso akhirnya menalanginya sendiri. Pelajarannya jelas: daftar kebutuhan pengungsian perlu disusun bersama, termasuk untuk bayi, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Bagi Dwiyani dari FIDAKAMA yang merupakan salah satu peserta lokakarya diseminasi, cerita ini terasa personal.
“Pengalaman saya sendiri sebagai pengguna kursi roda, waktu ada gunung berapi meletus, saya terakhir dievakuasi. Semoga disabilitas enggak harus yang terakhir sendiri dievakuasi, tapi tetap dipikirkan.”
Dari reaktif ke antisipatif
Di akhir sesi, Pak Alfonso justru bertanya kepada para tamu: apakah Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah sudah punya protokol AMPD? Jawabannya: belum.
“Nah, ini desa alhamdulillah sudah punya. Mungkin bisa saling melengkapi.”
Kini Ngadiharjo memiliki protokol AMPD serta fasilitator yang siap mendampingi desa lain. Pelajarannya untuk kita semua: penanggulangan bencana jangan menunggu bencana datang. Dengan data, peta, latihan, dan keberpihakan kepada yang paling rentan, desa bisa bergerak lebih dulu dan semua akan selamat.
