IDN1302 – Mendorong Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia – Program ADRAS

Proyek ini berupaya membantu memastikan penyandang disabilitas dilibatkan dalam kebijakan dan praktik PRB setelah berakhirnya Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA). Untuk itu, proyek ini bertujuan membekali penyandang disabilitas agar dapat berkontribusi secara bermakna dalam kebijakan dan praktik PRB serta dalam dialog pasca-HFA.

Hal ini akan dicapai dengan membangun basis bukti untuk memperkaya pengetahuan dan praktik. Bukti tersebut kemudian digunakan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam PRB.

Proyek ini akan mengidentifikasi dan mengembangkan praktik baik PRB inklusif disabilitas di Indonesia. Wilayah kerja proyek meliputi Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra Barat. Proyek dilaksanakan selama dua tahun dalam kemitraan erat dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD) di setiap wilayah kerja.

1. Memperkuat pemahaman penyandang disabilitas tentang PRB serta kapasitas mereka untuk terlibat dalam kebijakan PRB.
2. Memahami, lalu membangun, pengetahuan kader desa dan pejabat PRB tentang PRB inklusif disabilitas di tingkat lokal dan nasional di Indonesia.

1. Meningkatkan kesadaran OPD tentang pentingnya PRB bagi penyandang disabilitas.
2. Meningkatkan pengetahuan dan praktik prosedur keselamatan dasar menghadapi ancaman bencana alam.
3. Meningkatkan kesadaran tentang kerangka kebijakan PRB di tingkat internasional, regional, dan lokal, serta sejauh mana kerangka tersebut sudah melibatkan penyandang disabilitas.
4. Membekali OPD agar dapat memengaruhi kerangka kebijakan yang ada supaya lebih inklusif disabilitas.
5. Membekali OPD dengan pengetahuan dan keterampilan praktis menggunakan alat Disability-Inclusive Disaster Resilience (DiDR). Alat DiDR berupa kuesioner untuk mengidentifikasi ketangguhan dan kapasitas penyandang disabilitas, dalam lingkup keluarga dan komunitasnya, dalam menghadapi bencana. Alat ini dirancang untuk digunakan oleh penyandang disabilitas, keluarga, atau pendampingnya, sehingga mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam strategi PRB. Dalam proyek ini, alat DiDR digunakan oleh tim wawancara beranggotakan dua orang, yaitu satu penyandang disabilitas dan satu kader desa.
6. Memberikan pengalaman praktik langsung kepada OPD dan kader desa atau pekerja sosial dalam menerapkan Washington Group Short Set of Questions on Disability untuk mengidentifikasi warga yang berisiko dalam bencana, termasuk penyandang disabilitas.
7. Meningkatkan pengetahuan OPD tentang hasil penelitian terkait PRB dan disabilitas.
8. Memperkuat kapasitas OPD dalam strategi dan advokasi PRB inklusif disabilitas.

1. Menyelenggarakan pertemuan orientasi dengan pejabat penanggulangan bencana, pemerintah, OPD, dan pemangku kepentingan komunitas.
2. Menyelenggarakan lokakarya PRB dasar dan kerangka kebijakan PRB dengan badan penanggulangan bencana daerah sebagai narasumber.
3. Melatih tim berpasangan yang terdiri dari perwakilan OPD dan kader desa untuk menggunakan alat DiDR, lalu melaksanakan penelitian lapangan dengan alat tersebut.
4. Membekali perwakilan OPD dan kader desa yang sudah terlatih untuk memfasilitasi pelatihan alat DiDR bagi sesama anggota OPD, termasuk di tingkat nasional.
5. Melatih perwakilan OPD dan kader desa tentang Washington Group Questions, yang kemudian mereka gunakan untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas dari rumah ke rumah.
6. Membagikan temuan penelitian lapangan kepada OPD dan memperkuat kapasitas mereka menyusun strategi advokasi PRB inklusif disabilitas.
7. Mendukung perwakilan OPD melakukan advokasi keterlibatan penyandang disabilitas di forum PRB internasional, termasuk dalam negosiasi Kerangka Kerja Sendai.
8. Mengembangkan penyandang disabilitas sebagai pelatih dan narasumber PRB inklusif melalui pendekatan training of trainers.
9. Memastikan aksesibilitas di seluruh kegiatan melalui materi Braille dan huruf besar, juru bahasa isyarat, tempat kegiatan yang aksesibel, serta pendampingan bagi peserta yang membutuhkan.
10. Mewawancarai pejabat badan penanggulangan bencana daerah untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung PRB inklusif disabilitas.
11. Melakukan refleksi tim untuk merangkum pembelajaran dan rekomendasi dari proses penguatan kapasitas.
12. Melakukan pendampingan jarak jauh kepada pemangku kepentingan dan menyusun panduan praktisi sebagai pelengkap laporan.

Kelompok sasaran utama adalah penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka (OPD). Kelompok sasaran sekunder adalah kader desa dan pejabat pemerintah di bidang PRB.