Memperkuat pembangunan dan ketahanan sosio-ekonomi dengan secara aktif melibatkan kelompok masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan lokal dan kewirausahaan sosial

Situasi sosial-ekonomi dan ketahanan kelompok rentan (khususnya penyandang disabilitas) di 9 kota di provinsi Leyte, Filipina telah membaik.

Penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan lainnya di 18 Barangay di 9 kotamadya di provinsi ini dapat menyampaikan gagasan dan kepentingan mereka sebagai imbalan kepada lembaga pemerintah daerah dan kelompok kepentingan lainnya serta menghasilkan pendapatan yang tahan krisis secara mandiri.

1. 180 pelaku pembangunan baru (10 per barangay) telah meningkatkan pengetahuan mereka tentang hak-hak disabilitas dan pembangunan inklusif disabilitas
2. 360 pemangku kepentingan dari pemerintah daerah telah meningkatkan pengetahuan tentang inklusi dan hak-hak disabilitas dan telah mempraktikkan inklusi dalam perencanaan pembangunan sosial ekonomi
3. Sebagai hasil dari peluncuran konten pelatihan oleh 180 pelaku pembangunan baru, 540 orang di Barangay (penyandang disabilitas, perwakilan kelompok rentan lainnya, perwakilan pemerintah) telah meningkatkan pengetahuan mereka tentang hak-hak disabilitas dan inklusi.
4. Di komunitas proyek terdapat 12 koperasi inklusif dan peka terhadap risiko yang terdaftar secara resmi dan telah mulai beroperasi.
5. Setidaknya 360 penyandang disabilitas dan perwakilan pemerintah daerah telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kesiapsiagaan bencana dan manajemen risiko (perencanaan dan pelaksanaan).
6. Sebuah rencana advokasi nasional untuk inklusi penyandang disabilitas telah dikembangkan, yang mencerminkan pengalaman kerja proyek lokal dan mendukung inisiatif lokal dalam komunitas proyek.
7. Pada akhir proyek, organisasi mitra lokal FTI memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk secara strategis mengintegrasikan aspek inklusi dan manajemen risiko ke dalam program sosial-ekonomi dan meneruskan praktik dan pendekatan yang sesuai kepada mitra negara dan masyarakat sipil.

Pelaku pembangunan baru (Penyandang Disabilitas) Pemangku kepentingan pemerintah daerah Penyandang disabilitas (6 koperasi yang ada) Penyandang disabilitas (6 koperasi baru) Penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan lainnya di masyarakat (penerima pelatihan yang disampaikan oleh aktor pengembang baru) 36 pembuat undang-undang tingkat nasional (kongres dan senat) Anggota Koalisi Perusahaan Sosial