Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta menggelar ‘Expo Disabilitas’ di Graha Wisata Solo, 1 slar Pemerintahas Expo ini menggelar pameran produk pengusaha dengan disabilitas dan juga talkshow bertema “Pemberdayaan Disabilitas Sektor Ekonomi melalui Sinergitas Pelaku Bisnis dan Dunia Usaha, Pemerintah dan Masyarakat.” Kota Solo merupakan kota yang telah dideklarasikan sebagai kota ramah disabilitas sehingga dianggap sangat tepat sebagai lokasi untuk penyelenggaraan kegiatan semacam ini. Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhammad Hanif Dhakiri hadir secara langsung untuk membuka kegiatan expo disabilitas secara resmi.
Menakertrans dalam pidato pembukaannya menyampaikan bahwa Kemenekertrans akan mengupayakanperluasan akses ketenagakerjaan melakukan penyesuaian upah kerja bagi dengan basis terhadap kemampuan dan bukan karena kondisi disabilitas
Dalam kegiatan ini hadir pula Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo yang dalam sambutannya menyatakan dukungan pada kebijakan Pemerintah Pusat terkait isu isabilitas. Beliau juga menginstruksikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Solo untuk mempekerjakan setidaknya satu (1) orang penyadang disabilitas dalam setiap 100 orang karyawan.
Dalam expo disabilitas ini, terdapat lebih dari 40 stan usaha penyandang disabilitas yang menampilkan berbagai produk, seperti garmen, kerajinan tangan, makanan, hingga produk modifikasi elektronik dan otomotif. Pusat Informasi Bisnis Disabilitas (PIDB) yang merupakan perkumpulan pengusaha yang berada di bawah binaan Persatuan Penyandang Cacat Klaten (PPCK) bersama dengan Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) turut berpartisipasi dalam kegiatan pameran dan talkhsow.
Menakertrans sempat menyambangi stan pameran PIDB dan berdialog dengan Ibu Sriyati, pengguna kursi roda yang menjadikan usaha menjahit sebagai mata pencahariannya. Dalam kesempatan ini, Ibu Sriyati menyampaikan tantangan yang ia alami dalam memasarkan produk usahanya. Hal ini ia rasakan dikarenakan hambatan mobilitas yang ia miliki dan sarana transportasi umum yang belum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga ia hanya dapat menunggu konsumen di rumah. Menakertrans mengatakan dalam jangka pendek memang diperlukan semacam pusat pemasaran produk-produk usaha penyandang disabilitas yang selain membantu terpusatnya produk dan jasa usaha penyandang disabilitas juga mendukung strategi pemasaran terpadu.
Dalam expo tersebut, Menakertrans memberikan penghargaan kepada 10 perusahaan swasta yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas dengan layak di perusahaan mereka. Penghargaan ini diharapkan dapat menginsipirasi perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama. Hal terkait award dan punishment terhadap perusahaan terkait implementasi kebijakan tenaga kerja dengan disabilitas kerap didiskusikan oleh PPCK ketika berkegiatan dengan ASB melalui kegiatan program “Membangun Masyarakat Tangguh melalui Pengembangan Ekonomi” yang didanai oleh Aktion Deutschland Hilft (ADH). PPCK berpendapat bahwa pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan terkait tenaga kerja dengan disabilitas dan pemberian penghargaan kepada mereka yang menaatinya, diharapkan akan mendorong semakin banyak perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Tentunya hal ini akan mendorong perluasan aksesibilitas fisik maupun fisik bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja.
